Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

 Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bakesbangpol Kota Surakarta mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan terkait kesatuan bangsa dan politik;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongannya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongannya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongannya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
5. Pelaksanaan kesekretariatan Badan terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.